- - - -
Facebook  Twitter  Google+

16/02/2016

Warga Pulau Giligenting Minta Pembentukan Tim Amdal HCML Diulang

lintasmaduranews - Sejumlah warga Pulau Giligenting, Sumenep, Madura, Jawa Timur, menilai pembentukan  Tim Penyusun analisa dampak lingkungan (amdal) Husky Cnooc Madura Limited (HCML) pada kegiatangan pengembangan lapangan gas MAC di Selat Madura, tidak sesuai dengan Peraturan Mentri  (Permen) Lingkungan Hidup No 17 tahun 2012 tentang pedoman keterlibatan masyarakat dalam proses analisis dampak lingkungan.

Bentuk ketidaksesuaiannya yaitu pembentukan Tim tersebut tidak melibatkan seluruh lapisan masyarakat, sedangkan dalam Permen itu disebutkan harus melibatkan semua unsur lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya melalui surat menuntut kepada Bupati, DPRD, Gubenur, dan SKK Miga untuk menyempurnakan tim itu sesuai Permen.

”Semestinya Tim penyusun Amdal harus sesuai dengan Peraturan Menteri LH yang mengamanatkan harus memenuhi unsur semua lapisan masyarakat, tapi kenyataannya sekarang ini, Tim yang dibentuk tidak sesuai,” ungkap Perwakilan Masyarakat terdampak, Maulidi, Selasa (16/2/2016).

Maulidi mnyatakan, Tim Penyusun Amdal belum merepresentasikan perwakilan masyarakat. Terbukti, dari delapan Desa di Gili Genting hanya terwakili beberapa orang di sebagian Desa, sehingga menimbulkan kecemburuan antar masyarakat. 

Pihaknya meminta HCML menggelar konsultasi publik ulang dan menyempurnakan Tim Penyusun Dokumen Amdal meliputi Kadesm BPD, Tokoh Agama dan Masyarakat, Pemuda dan nelayan di tiap Desa terkena dampak di Kecamatan Gili Genting.

”Kami bukan dalam rangka menolak investor, bahkan kami mendukung rencana pengembangan lapangan gas, hanya saja kepentingan masyarakat harus diakomudir. Dan jangan sampai Peraturan Menteri LH diabaikan dalam pembentukan Tim Penyusun Amdal,” tegasnya.

Dalam surat yang disampaikan ke beberapa lembaga itu menyebutkan, dari 8 Kepala Desa yang ada di Pulau Giligenting, hanya 2 Kepala Desa yang dilibatkan dalam pembentukan Tim Penyusun amdal HCML.

"Kalau yang dilibatkan hanya dari dua desa, ini sama halnya dengan mengadudomba masyarakat (Giligenting). Kami meminta, dari semua desa dilibatkan dan setiap desa diambil 6 orang yang terdiri Kepala Desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan nelayan, " paparnya.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, Head Of Realation HCML, Hamim Tohari belum bisa memberi penjelasan banyak soal tuntutan warga sebab tengah mengikuti rapat. Namun, dalam pesan singkatnya. Hamim menegaskan pada prinsipnya tim penyusun amdal ditunjuk oleh forum dalam konsultasi publik.

”Diharapkan apabila ada usulan dari masyarakat bisa disampaikan melalui Tim itu atau ke BLH Sumenep untuk dijadikan bahan masukan dalam rapat lanjutan,” terangnya.