- - - -
Facebook  Twitter  Google+

10/03/2016

MA: Pengosongan Rumah Dinas dengan Cara Paksa Tidak Melanggar Hukum

lintasmaduranews - Belakangan terakhir kerap dilakukan pengosongan rumah dinas dengan cara paksa oleh pemerintah yang dihadapi dengan perlawanan. Akibatnya pemerintah acapkali melakukan upaya paksa, dari penyegelan hingga penutupan akses ke dalam rumah. Bagaimana hukumnya upaya paksa tersebut?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, bisa dilihat dalam kasus Boedidarmo Setiawan melawan PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 2 Bandung. Boedidarmo menempati rumah dinas PT KAI di Jalan Anggrek No 42, Cihapit, Bandung Wetan sejak tahun 1970. Rumah itu sebelumnya dihuni ayah Boedidarmo, Boedijoewono, yang merupakan pegawai PT KAI. Setelah ayahnya wafat, Boedidarmo tetap menghuni rumah tersebut dengan membayar uang sewa kepada PT KAI. 

PT KAI mulai mempermasalahkan rumah tersebut pada 2010 dan meminta segera dikosongkan. Karena tidak kunjung mengosongkan maka pada 2012, PT KAI mempolisikan Boedidarmo dan divonis bersalah melakukan tindak pidana ringan memakai lahan tanpa izin pemilik atau kuasanya. Vonis pidana ringan ini masih dalam proses banding/kasasi. 

Setelah itu, PT KAI melayangkan somasi kepada Boedidarmo untuk mengosokan rumah dinas tersebut. Puncaknya yaitu PT KAI mengerahkan tim eksekutor pada 15 Mei 2013 dan menutup akses menuju rumah yang ditempati Boedidarmo tersebut dengan memagar seng setinggi 2 meter. 

"Perbuatan tergugat (PT KAI) adalah terbukti suatu perbuatan melanggar hukum, suatu tindakan main hakim sendiri yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis," kata Boedidarmo dalam gugatannya. 

Boedidarmo lalu menggugat PT KAI ke Pengadilan Negeri (PN) Bandung terkait penutupan akses ke rumah yang ditinggalinya itu. Tak hanya itu, Boedidarmo juga menuntut PT KAI membayar ganti rugi Rp 650 juta atas pengosongan rumah secara paksa itu. Atas gugatan ini, Pengadilan Negeri (PN) Bandung menolak seluruh gugatan Boedidarmo pada 18 Februari 2014 dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) Bandung pada 30 September 2014. 

Tidak terima dengan putusan tersebut, Boedidarmo melakukan upaya hukum terakhir dengan mengajukan kasasi. Namun MA bergeming. 

"Tergugat (PT KAI) telah berhasil membuktikan kebenaran dalil bantahannya bahwa keberadaan penggugat (Boedidarmo) di atas objek sengketa karena ayah penggugat yang telah pensiun dan telah meninggal dunia, atau bekerja pada tergugat yang telah pensiun dan telah meninggal dunia," putus majelis kasasi sebagaimana dikutip dari website Mahkamah Agung (MA), Kamis (10/3/2016). 

"Dan dengan sendirinya hak sewa atau objek sengketa milik tergugat (PT KAI) telah berakhir sehingga penguasaan penggugat (Boedidarmo) atas objek sengketa tanpa alas hak yang sah," sambung majelis yang diketuai oleh hakim agung Prof Dr Abdul Gani Abdullah. 

Tindakan PT KAI meminta pengembalian rumah dinas tersebut dengan cara mengosongkan dan memagar rumah tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Putusan ini diketok dengan suara bulat dengan hakim anggota Dr Yakup Ginting dan Hamdi. 

"Menolak permohonan kasasi Boedidarmo Setiawan," kata majelis dalam putusan yang diketok pada 9 Juli 2015.