- - - -
Facebook  Twitter  Google+

15/04/2016

Benahi Pelayanan Birokrasi Sumenep, HMI Gelar Bincang Publik Bersama Ombudsman RI

lintasmaduranews - Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumenep menggelar Bincang publik bersama anggota Ombudsman RI, Ninik Rahayu di gelar di aula hotel C1 kabupaten Sumenep, Jum’at (14/04/16).

“Pembahasan dalam bincang publik tersebut berangkat dari penelitian dan pengamatan, Sementara birokrasi di Sumenep perlu dibenahi untuk meningkatkan pelayan publik. Oleh karena itu, HMI mendorong untuk pelayan prima,” Kata Ketua Umum Cabang Sumenep, Ahmad Hanafi.

Pihaknya juga menambahkan bincang publik bertema “Wujudkan Goog Govermance untuk peningkatan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah” merupakan momentum yang sangat luar biasa bagi HMI Cabang Sumenep. 

Oleh karena itu dalam pertukaran pikiran dengan seorang pejabat negara memang hal yang sangat penting. Kami juga akan berupaya agar HMI tidak hanya memberikan kritikan, Tetapi melainkan juga menawarkan solusi yang salah satunya dengan mendatangkan anggota Ombudsman Ri.Maka dari itu kami juga mengundang jajaran SKPD setempat.

Sedangkan harapan kami dengan kehadiran yuda Ninik sebagai anggota Ombudsman bisa memberikan pemahaman tentang birokrasi. Sementara yang diharapkan agar bisa mendukung pemerintah secara bersama-sama memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. 

Sementara Wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi yang juga hadir dalam acara tersebut mengingatkan, Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memberikan kontrol kepada kami (Pemkab Sumenep,red), karena dengan adanya kontrol tersebut akan membuat kami lebih maksimal dalam memberikan dan melakukan pelayanan publik yang maksimal .

“Dengan cara elegan yang dilakukan HMI Sumenep ini sangat bagus sekali untuk mengingatkan kami di pemerintah daerah agar senantiasa dan terpacu guna memberikan pelayanan publik yang maksimal,” ujarnya.

Namun demikian, Fauzi tidak melarang para kawan-kawan mahasiswa untuk melakukan aksi demo ke pemerintah daerah dengan cara demonstrasi. Akan tetapi jika masih bisa dilakukan cara menggelar dialog publik, maka akan lebih elegan dalam mengingatkan dan memberikan kontrol kepada pemerintah.

“Memang ada cara lain dan biasanya dilakukan kawan-kawan mahasiswa untuk mengontrol jalannya pemerintahan, yakni dengan demonstrasi. Itu hal yang wajar. Namun, dialog publik seperti ini memang elegan dan substansinya sama, yakni mengingatkan kami di pemerintah daerah,” tuturnya

Ia menilai kegiatan bernuansa akademis yang dilakukan HMI dengan mendatangkan komisioner Ombudsman RI secara langsung ke Sumenep, merupakan momen penting untuk sama-sama belajar dan memahami penting dan wajibnya pelayanan publik oleh aparatur sipil negara.

“Secara internal, tanpa diminta oleh siapa pun, kami bersama jajaran di Pemkab Sumenep memang berkewajiban untuk memberikan dan melakukan pelayanan publik yang maksimal. Namun, tentunya tidak ada yang sempurna dan itu wajib pula untuk dikontrol oleh siapa pun demi makin bagusnya pelayanan publik di Sumenep,” pungkasnya.

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.