- - - -
Facebook  Twitter  Google+

25/04/2016

Warga Segel Kantor BPJS Sumenep

lintasmaduranews - Sejumlah warga menyegel kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kabupaten Sumenep. Mereka menilai penyelenggara kesehatan tersebut tidak maksimal dalam memberikan pelayanan kepada pasien.

Korlap aksi Edy Junaidi mengatakan, BPJS terkesan lepas tanggung jawab ketika ada permasalahan, seperti adanya pemindahan status pasien yang menggunakan BPJS ke umum. Padahal yang bersangkutan dalam mengurus adminstrasi penggunaan BPJS terhitung 2x24 jam, namun dinyatakan tidak bisa menggunakan BPJSnya dan harus membayar.

“Hal tersebut jelas merugikan masyarakat yang sudah membayar iuran setiap bulannya, padahal dalam aturan sudah dijelaskan bahwa pengurusan adminstrasi paling lama 3x24 jam. Tolonglah kami ini (msyarakat, red) jangan dibodohi,” tegasnya, Senin (25/4/2016).

Selain itu lanjut Edy adanya dugaan dana sebesar Rp 5 M di BPJS yang tidak jelas peruntukannya.
“Kemana itu uang sejumlah Rp 5 Milyar, kami punya buktinya kok,” tandasnya.

Sementara itu Kepala Kantor Layanan Operasional BPJS Kesehatan Sumenep Endang Lilis menjelaskan, sudah bekerja sama dengan instansi terkait pelayanan.

“Mengenai adanya pasien yang tidak mendapat pelayanan optimal, coba melapor ke kami, agar bisa langsung di kroscek ke rumah sakit. Kan tidak mungkin nggak ada alasannya ketika ditolak,” paparnya.

Pihkanya juga mengimbau agar masyarakat menyampaikan keluhannya langsung ke BPJS, karena diakui tidak bisa mengakomodir keluhan dari masyarakat satu persatu. Semenatra ketika disinggung terkait adanya dugaan penyalahgunaan anggaran sebesar Rp 5 M ditubuh BPJS, Endang mengaku tidak tahu secara pasti, karena dana di BPJS langsung dari pusat dan penggunaannya sesuai dengan klaim atau tagihan.

“Kalau masalah uang senilai itu, kami tidak tahu secara pasti ya, karena itu langsung dari pemerintah pusat,” pungkasnya.