- - - -
Facebook  Twitter  Google+

21/05/2016

ALPI Desak Dewan Sumenep Klarifikasi Dugaan Kongkalikong Pembangunan Gedung Baru Disdik

lintasmaduranews.com - Puluhan aktivis pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Indonesia (ALPI) melakukan aksi unjuk rasa ke Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, Jumat (20/5/2016).

Para kativis pemuda itu dalam aksinya meminta Komisi IV DPRD Sumenep segera memanggil Kepala Dinas Pendidikan setempat untuk menglarifikasi adanya kongkalikong dalam pembangunan gedung baru Dinas Penadidikan Sumenep.

"Perlu diketahui oleh masyarakat Sumenep dan sekitarnya bahwa pembangunan gedung baru Dinas Pendidikan Sumenep penuh dengan permainan atau kongkalikong. Realisasi pembangunannya pun asal-asalan. Kami ALPI menduga ada konspirasi dengan pihak ketiga yang menguntungkan sebagian pejabat Disdik Sumenep. Dewan yang terhormat harus mengawal persoalan ini dan pihak penegak hukum wajib mengusutnya," teriak orator aksi,  Urip Ubaidillah dengan suara lantang.

Sementara Korlap aksi, Nurul Arifin menjelaskan, rekanan yang mengerjakan proyek pembangunan gedung baru Disdik bermasalah sehingga pembangunan sempat dihentikan, namun Disdik memberi kesempatan kepada rekana itu untuk meneruskannya.

“Pengerjaan pembangunan gedung baru Disdik itu sempat dihentikan karena bermasalah. Tapi Disdik masih meberi kesempatankepada pihak rekanan yang bermasalah itu untuk meneruskan pengerjaan. Nah, sudah diketahui bermasalah masih diberi kesempatan, seharusnya rekanan itu diblacklist dari daftar rekanan yang bisa menggarap proyek. Jelas ini merupakan indikasi kuat adanya kongkalikong antara Disdik dengan rekanan. Jadi kami meminta kepada Dewan khusnya Komisi IV untuk memanggil pihak Disdik dan penegak hukum sengera mengusutnya,” tegas Nurul Arifin.

Menanggapi permintaan yang disampaikan ALPI, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Subaidi mengatakan bahwa Komisi IV akan memanggil pihak Dinas Pendidikan Sumenep untuk melakukan klarifikasi sesuai dengan permintaan ALPI. 

“Terima kasih atas kedatangan teman-teman pemuda yang peduli kepada Sumenep. Kami sampaikan bahwa kami dalam waktu dekat akan memanggil pimpinan Dinas Pendidikan untuk melakukan klarifikasi terkait persoalan ini. Dan jika teman-teman punya data itu, kami minta untuk dijadikan dasar menidaklanjutinya,” jelasnya.

Namun ALPI tidak memberikan data-data dugaan penyelewaengan pembangunan gedung baru Dinas Pendidikan yang dananya sebanyak Rp. Rp 3,5 miliar itu. “Saya sudah meminta datanya tersebut, tapi tidak diberi,” jelasnya. 

Di tempat terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen Disdik Sumenep, Muhammad Iksan menjelaskan, pembangunan gedung baru itu dilaksanakan oleh dua rekanan pelaksana. Pada 2014, rekanan pelaksananya adalah PT "L" dengan nilai kontrak Rp3,5 miliar lebih dari pagu Rp4,5 miliar lebih.

"Dalam perjalanannya, PT L tidak bisa menyelesaikan pembangunan gedung baru tersebut sesuai waktu yang tercantum dalam kontrak dan selanjutnya dilakukan pemutusan kontrak. Sebelumnya, ada perpanjangan waktu pelaksanaan dan PT L tetap tidak bisa menyelesaikannya," ujarnya.

Pada 2015, pembangunan gedung baru Disdik Sumenep yang belum selesai itu dilelang lagi dan dimenangkan oleh CV "M" dengan nilai kontrak Rp690 juta lebih dari pagu Rp890 juta lebih.

"Alhamdulillah, pembangunan gedung baru itu bisa diselesaikan oleh CV M pada 2015. Pelelangan proyek pembangunan gedung baru ini dilakukan melalui Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Pemkab Sumenep, baik pada 2014 maupun 2015, ketika realisasi fisiknya belum selesai," kata Iksan. 

Ikan juga mengungkapkan, selama ini pihaknya belum pernah diklarifikasi atau dimintai keterangan oleh pejabat Inspektorat Sumenep atas realisasi pembangunan gedung baru Dinas Pendidikan tersebut.