- - - -
Facebook  Twitter  Google+

28/05/2016

Belasan Pemuda Desak Kejari Menangkap Bupati Bangkalan

lintasmaduranews.com - Belasan aktivis pemuda yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bangkalan (AMB) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat untuk menangkap Bupati RK Moh Makmun Ibnu Fuad (Makmun) atas dugaan korupsi dana pengadaan barang dan jasa di Bagian Umum Sekretariat Daerah 2014.

Desakan itu disampaikan Ketua AMB Aliman Harish di hadapan Kasi Intelejen Kejari Bangkalan Wahyudiono dalam audensi di aula kejari, Jumat (27/5/2016).

"Saya mendesak kejaksaan untuk menangkap Bupati (Makmun). Jangan hanya Bagian Umum saja yang disebut karena jelas-jelas hasil laporan BPK, dana itu dinikmati bupati," ungkap Aliman Harish.
Ia menegaskan, apa yang dilakukan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab) Bangkalan Bagus Hariyanto tidak dalam kontek atas keinginan sendiri, melainkan atas perintah karena dia (Bagus) adalah bawahan bupati.

"Seorang bupati jangan membiasakan diri mengorbankan bawahan. Pemeriksaan oleh kejari jangan hanya pada level Pak Bagus karena bupati sebagai kuasa anggaran," tegasnya.

Aliman memaparkan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI pada Bagian Keuangan Setdakab Bangkalan di tahun 2014 diketahui, dokumen pertanggungjawaban realisasi belanja makanan dan minuman (non pegawai dan rapat) yang tidak sesuai dengan kwitansi dari penyedia jasa sebesar Rp 2,3 miliar.

"Rp 1,4 miliar di antaranya, merupakan dana yang diberikan secara tunai kepada bupati. Ini juga jelas sebuah kesalahan, uang negara tidak boleh diberikan secara tunai," papar Aliman. 

Ia menambahkan, persoalan korupsi di Bangkalan sudah parah dan menggurita karena sudah terlalu banyak yang terlibat. Desas-desus korupsi diibaratkan Aliman bak kentut yang terasa baunya dan menjadi bahan obrolan di warung-warung kopi.

"Terpenting yang harus dilakukan penegak hukum adalah membongkar kasus ini setuntas-tuntasnya. Kasihan Pak Bagus karena ini tidak adil," pungkasnya.

Kasi Intelejen Kejari Bangkalan Wahyudiono mengatakan, pihaknya masih menunggu dari hasil audit dan sudah berkomunikasi melalui telpon dengan BPK RI tentang nominal kerugian negara atas kasus tersebut.
"Setelah itu akan diekspos, siapa dulu yang akan jadi tersangka nantinya. Saat ini, Pak Bagus masih kami periksa sebagai saksi," ungkap Wahyu sebagaimana dilansir surya.com.

Ia menjelaskan, pihaknya akan menindaklanjuti perkembangan selanjutnya berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Bagus terutama terkait aliran dana tersebut hingga sampai ke bupati.

"Tadi kan sudah jelas, apakah keterangan (Bagus) yang ada di BPK sama dengan keterangan yang ada di BAP (berita acara pemeriksaan) sekarang ini," jelasnya.

Ia menambahkan, masih akan berkoordinasi dengan Kajari Joeli Soelistiyono apakah akan melakukan pemanggilan terhadap bupati sesuai tahapan yang ada. 

"Namun ini akan bermula dari Pak Bagus dulu, benar tidak dia (Bagus) bilang seperti itu. Petunjuk-petunjuk (aliran dana ke bupati) ini yang harus ditelusuri terlebih dulu," pungkasnya.

Seperti diketahui, kasus ini bermula dari pemeriksaan BPK terkait penggunaan ABPD Bangkalan 2014 di sejumlah Satuan Kerja Perangat Daerah (SKDP). Hasilnya, terdapat pertanggung jawaban keuangan tidak diyakini kebenarannya oleh BPK. 

Salah satunya di Bagian Umum Setdakab Bangkalan. Atas temuan itu, Kejari Bangkalan telah memanggil puluhan pejabat untuk dimintai keterangan. Salah satunya Bagus Hariyanto yang kala itu menjabat sebagai Kepala Bagian Umum SetdakabBangkalan.(surya)