- - - -
Facebook  Twitter  Google+

29/06/2016

Relokasi PKL Taman Adipura Butuh Perda, Ini Tanggapan Wabup Sumenep

lintasmaduranews.com - Pemerintah Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur akan merelokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Taman Bunga (TB) pasca bulan Ramadhan 1437 Hijriyah ini. Rencana tersebut dinilai melanggar Hak Azasi Manusia oleh Aktifis Anti Korupsi Sumenep (AAKS).

“Kalau pemerintah Sumenep merelokasi PKL yang mangkal di Taman Bunga, berarti pemerintah telah melanggar HAM. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 27 ayat 2 dan UU No 39 tahun 1999 sudah jelas terkait hak kerja dan HAM,” kata Aktifis AAKS, Ach. Farid Azziyadi, Selasa (28/6/2016).

Selain itu, Ach. Farid Azziyadi meminta kepada Pemerintah Sumenep untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang penertiban Pedagang Kaki Lima sebelum melakukan relokasi sehingga perelokasian PKL ada dasarnya.

“Peraturan Daerah tengtang PKL dibuat dulu, setelah itu baru melakukan relokasi. Itu pun tempat baru PKL nantinya harus strategis bagi PKL sehingga tidak merugikan PKL,” tambahnya.

Pernyataam AAKS tersebut mendapat tanggapan dari pengguna Facebok bernama Sandy Tyas Mulyadi. Dia mengatan, pemerintah telah dilindungi Undang-Undang dalam menata dan mengatur kepetingan rakyat.Karena telah di lindungu Undang-Undang, Dia mempertenyakan apakah perlu dutuangkan dalam perda dalam menjalankan kewengan pemerintah. 

“Bupati memiliki kewenangan untuk melakukan penataan dan pengaturan untuk kepentingan rakyat dan daerahnya, yang telah dilindungi oleh peraturan perundang-undangan (UUD45, TAP MPR, UU, Perpu, PP dst). Apakah kebijakan tersebut perlu dituangkan dalam sebuah surat (SE), Skep, Perbup atau bahkan dibuat bersama dengan DPRD dalam bentuk Perda,” status Sandy Tyas Mulyadi alam akunn Facebooknya.

Sandy Tyas Mulyadi juga menanggapi terkain Hak Azasi Manusia. Ia mengatakan bahwa penegakan HAM jangan sampai merugikan orang laon karena hak azasi seseorang terbatas oleh hak azasi orang lain.

“Terkait dengan HAM melekat pada setiap diri pribadi masing-masing manusia, artinya jangan sampai karena demi penegakan HAM, justru merugikan HAM lainnya, disinilah dibutuhkannya kehadiran seorang Bupati sebagai pejabat Negara / pelaksana Negara di Daerah,” jelasnya.

Dia menagatan, jangan karena PKL rakyat lainnya jadi korban dalam menikmati keindahan kota Sumenep. Namun demikian, PKL harus dilindungi, relokasi yang direncanakan dengan baik, merupakan langkah yang tepat.

Sementara Wakil bupati Sumenep Ahcmad Fauzi atas nama Pemkab setempat menyatakan akan tetap melakukan relokasi PKL Taman Bungan setelah bulan Ramadhan karena sudah ada kesepakatan dengan PKL. 

“Kami akan tetap melakuka relokasi PKL. Ini sudah menjadi harga mati. Terkait denga Perda PKL, kami akan berkoordinasi dengan Bapak Bupati,” singkatnya.