- - - -
Facebook  Twitter  Google+

01/06/2016

Warga Tuntut Bupati Sumenep Laporkan Pelanggar Perda Ketertiban Umum

lintasmaduranews.com - Ratusan warga Sumenep dari berbagai elemen yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sumenep (FMS) menuntut dan mendesak Bupati Sumenep melaporkan kelompok atau perseorangan yang melanggar Perda Ketertiban Umum No. 03 Tahun 2002. Termasuk menindak pemilik kafe Zurin yang melakukan pelanggaran Hukum. 

Para pendemo juga meminta kepada Bupati Sumenep untuk menindak tegas dengan sanksi memecat para pejabat yang sengaja membantu dan melindungi usaha maksiat. 

Tuntutan para pendemo tidak hanya ditujukan kepada Bupati Sumenep, melainkan juga kepada para penegak supremasi hokum di wilayah Sumenep, yakni meminta aparat kepolisina menindak tegas siapapun yang melanggar perda itu secara hokum. 

“Kami menuntut kepada Bupati dan aparat kepolisian untuk menindak tegas tempat-tempat maksiat karena kami ingin Sumenep bersih dari maksiat,” kata Korlap aksi, Syukrianto, Rabu (1/6/2016). 

Hasil pantauan di lapangan, paran pengunjuk rasa berkumpul di sebelah barat Taman Bunga Sumenep sambil berorasi dan membentangkan spanduk dan kertas karton serta membagi-bagikan pamflet yang berisi tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepada Bupati dan aparat keamanan di Sumenep. Setelah selesai berorasi dan membagi-bagikan pamflet, para pengunjuk rasa berjalan kaki menuju kantor Pemeintah Kabupaten Sumenep di jalan DR. Cipto Kolor Sumenep. 

Pengunjuk rasa masih berorasi di depan kantor Bupati Sumenep dan meminta Bupati Sumenep A. Busyro Karim menemuinya dan menjelaskan sikap pemkab Sumenep terkait tuntutan-tuntutan ratusan warga tersebut. 

Menanggapi issu yang diusung para demonstran, Bupati Sumenep, A. Busyro Karim mengaku sepakat denganFMS agar Sumenep bebas maksiat. 

"Ini sudah kesepakatan bersama, Sumenep bebas maksiat. Tinggal bagaimana teknis di lapangan. Tuntutan FMS akan ditindaklanjuti sesuai aturan dan prosedur," katanya.