- - - -
Facebook  Twitter  Google+

09/03/2017

Komisi IV DPRD Sumenep akan Segera Panggil Kadisdik

Foto kanan Kadisdik Sumenep, foto kiri Komisi IV DPRD Sumenep
LintasMaduraNews.com, Sumenep - Tampaknya, kasus penyebaran atribut Kriseten ke sejumlah Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus menggelinding.
 

Bahkan Komisi IV DPRD Sumenep selaku leding sektor Dinas Pendidikan (Disdik) akan kembali memanggil Dinas Pendidikan, untuk meminta klarifikasi tindak lanjut terkait kasus tersebut.
“Kemarin kami (Komisi IV DPRD Sumenep, red) sudah memanggil Dinas Pendidikan, dan mempertanyakan secara detail terkait masalah penyebaran atribut Kristen. Dan pihak Disdik sudah menceritakan panjang lebar masalah itu, sehingga kami merekomendasikan Dinas Pendidikan segera menuntaskan kasus tersebut, dan melaporkan DHC 45, tapi tampaknya belum dilakukan,” kata A. Subaidi, Ketua Komisi IV DPRD Sumenep, Kamis (9/3/2017).
Sehingga pihaknya merasa perlu memanggil kembali Dinas Pendidikan, agar permasalahan penyebaran atribut kristen cepat selesai, dan tidak menambah keresahan ditengah-tengah masyarakat Sumenep, yang mayoritas beragama muslim.
“Kalau Disdik memang tidak terlibat, mestinya segera melaporkan DHC 45, tapi kalau DHC 45 juga tidak tahu isi bingkisan yang diberikan kepada siswa peserta sosialisasi wawasan kebangsaan (Wasbang), biar dia juga melaporkan Yayasan Sejahtera Bangsa Mulia (YSBM), sehingga permasalahan menjadi jelas,” papar Subaidi. 
Ditambahkan, dikeluarkannya surat rekomendasi sosialisasi Wasbang dan pemberian bingkisan berisi atribut kristen tersebut, Dinas Pendidikan berdalih karena pengurus DHC 45 merupakan mantan kepala Dinas, yakni H. Nasir Ketua DHC 45 (Mantan Kadisparbudpora Sumenep, red) H. Moh. Rais (Mantan Kadis Pendidikan Sumenep, red) dan H. Insan Kamil (Purnawirawan polisi, red) yang pada saat ini menjabat sebagai Sekretaris DHC 45.
“Kepala Disdik tidak menaruh curiga, karena pengurus DHC merupakan mantan kepala Dinas pendidikan, mantan Kepala Disparbudpora dan Purnawirawan Polisi. Jadi dia (Kepala Disdik, red) berdalih tidak melakukan pengawasan, karena tidak mungkin ada penyimpangan. Tapi kenyataannya bermasalah kan ?, makanya akan kami panggil kembali Kepala Dinas Pendidikan,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Sumenep, A.Shadik mengatakan, pihaknya telah meminta DHC 45 sebagai penyelenggara bertanggungjawab dalam kejadian tersebut. Bahkan DHC 45 juga dinilai menyalahgunakan rekomendasi yang telah dikeluarkannya.
Sebab menurutnya, saat pengurus DHC 45 meminta surat rekomendasi, mereka menerangkan jika bingkisan yang akan dibagikan kepada para siswa hanya berisi alat-alat sekolah seperti buku, pensil dan penggaris.
“Tapi yang terjadi, bingkisan itu ternyata juga berisi atribut dan buku kristen. Itu kan tidak sesuai dengan apa yang disampaikan,” jelasnya.
Oleh sebab itu, pihaknya merasa kecewa dan meminta DHC 45 bertanggung jawab karena telah menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Sebab, kasus pemberian bingkisan berisi atribut kristen kepada siswa SD dan SMP membuat resah masyarakat.
“Yang dijelaskan DHC 45 tidak sesuai dengan apa yang terjadi di bawah, makanya saya merasa dikhianati. Cuma terkait bentuk pertanggungjawaban, saya masih menunggu respon dari DHC 45,” pungkasnya.