- - - -
Facebook  Twitter  Google+

12/07/2017

Tiga Media Dilaporkan, Bupati Sumenep: Saya tidak tahu itu...

Bupati Sumenep, A. Busyro Karim

Lintasmaduranews.com, Sumenep - Tiga media online yang dilaporkan ke Polres Sumenep, Madura, Jawa Timur, oleh Gerakan Cinta Busyro Karim ( GCB) pada hari Selasa 11 juli 2017, Bupati Sumenep menyatakan tidak tau menau tentang aduan tersebut.

"Saya tidak tahu itu," kata Bupati Sumenep, Selasa (11/7/2017).

Sejumlah awak media melakukan konfirmasi terhadap Bupati di acara Halal Bihalal yang digelar oleh Forum Wartawan Pariwisata (Forwapar) Sumenep, di Destinasi Tectona, Batuan, Sumenep.

Sedikitnya lebih dari tiga puluh wartawan yang menanyakan ke Bupati terkait aduan GCB ke Polres Sumenep apakah dirinya merestui atau tidak terkait aduan tersebut.

Namun, Bupati menyuruh awak media konfirmasi langsung kepada pelapor.

"Silahkan tanya kepada yang melapor," tandasnya sumbringah.

Sementara itu, koordinator umum GCB Satnawi mengaku sebelum mengadukan persoalan tersebut telah pamit kepada Bupati. "Ya kita lanjut. Yang penting kami pamit kebeliau, diberikan. Jadi begitu," ungkapnya.

Untuk diketahui GCB telah mengadukan tiga media online di Sumenep ke Polres Sumenep. Ketiganya suaraindonesia-news.comfaktualnews.co dan memoonlines.com. Laporan itu terkait pemberitaan A Busyro Karim  selaku Bupati Sumenep yang tidur dipaha Nur Fitriana selaku istrinya di perahu saat datang kondangan di Pulau Gili Raja, Kecamatan Giligenting.

Versi GCB, dalam pemberitaan tiga media itu dinilai telah menyebar berita yang merendahkan Bupati Sumenep, A Busyro Karim. Selain itu mereka mereka menilai adanya pemberitaan telah merendahkan terhadap citra orang Nomor satu di Sumenep ini, apalagi menurutnya beliau (Bupati) adalah sosok Kiai di salah satu Al-karimiyah dan Bupati Sumenep yang berlatar belakang kyai.

Tidak hanya mereka menilai pemberitaan tersebut terindikasi telah menyebar fitnah ke publik, dan terindikasi melanggar kode etik jurnalistik yang tertuang dalam UU Pers no 40 th 1999 pasal 7 ayat 2. Yaitu tidak menghormati hak privasi setiap warga karena tidak konfirmasi.